oleh: Abdul Majid Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat
Musim haji tahun ini menyisakan sejumlah catatan penting di Kabupaten Lombok Barat. Di tengah antusiasme umat Islam untuk menunaikan rukun Islam kelima, muncul berbagai persoalan yang perlu dicermati bersama sebagai bahan evaluasi ke depan.
Beberapa calon jemaah haji (CJH) di Lombok Barat dikabarkan gagal berangkat karena belum mampu melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Tidak sedikit dari mereka telah menunggu bertahun-tahun, namun akhirnya tertunda karena kondisi ekonomi yang belum mendukung. Di sisi lain, muncul juga laporan mengenai absennya pendamping kesehatan (nakas) dalam beberapa kelompok terbang (kloter), yang seharusnya memberikan perlindungan kepada jemaah lanjut usia atau mereka yang memiliki masalah kesehatan.
Kedua persoalan ini mencerminkan bahwa penyelenggaraan haji masih menyimpan sejumlah tantangan, baik dari aspek kesiapan individu maupun dari sisi manajemen dan dukungan institusi. Ibadah haji bukan hanya soal berangkat dan pulang, tetapi juga bagaimana jemaah bisa menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
Untuk itu, perlu ada pembenahan bersama—melibatkan pemerintah daerah, Kementerian Agama, tenaga kesehatan, tokoh agama, dan tentu saja masyarakat. Berikut beberapa poin yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan ke depan:
1. Pendampingan Sejak Dini
Edukasi kepada calon jemaah sebaiknya tidak hanya diberikan menjelang keberangkatan, tetapi sejak mereka masuk daftar tunggu. Ini penting agar mereka bisa menyiapkan diri secara menyeluruh, termasuk dari sisi finansial dan kesehatan.
2. Pemetaan Ekonomi Jemaah dan Skema Dukungan
Tidak semua jemaah memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Pemerintah daerah bisa mempertimbangkan skema bantuan atau kerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk memberikan solusi bagi jemaah yang mengalami kesulitan pelunasan biaya haji.
3. Penguatan Peran Nakas dan Petugas Haji
Kehadiran petugas kesehatan sangat vital. Diperlukan sistem seleksi dan pelatihan yang lebih ketat serta dukungan anggaran atau insentif bagi tenaga kesehatan yang bersedia mendampingi jemaah ke Tanah Suci.
4. Transparansi dan Sistem Informasi Digital
Sistem informasi haji berbasis digital perlu diperluas agar masyarakat bisa memantau status administrasi dan keberangkatan secara mudah dan transparan. Ini juga meminimalkan risiko keterlambatan pelunasan atau miskomunikasi.
5. Evaluasi Terbuka dan Berkelanjutan
Setelah musim haji berakhir, forum evaluasi daerah penting dilakukan secara terbuka dan objektif, melibatkan seluruh pihak yang terlibat. Dengan evaluasi yang jujur, akan lahir solusi nyata dan kebijakan yang tepat sasaran.
Harapan masyarakat Lombok Barat tentu sederhana: agar para jemaah bisa berangkat dan pulang dengan selamat, serta menjalankan ibadah dengan penuh kekhusyukan. Setiap kendala yang muncul tahun ini semestinya menjadi pemicu untuk memperbaiki layanan ke depan, bukan sekadar catatan musiman yang dilupakan.
Akhir kata, kepada seluruh calon jemaah haji asal Lombok Barat yang tahun ini diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk menunaikan ibadah haji, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah haji. Semoga perjalanan Bapak/Ibu diberkahi, diberi kesehatan dan kekuatan, serta kembali ke tanah air sebagai haji dan hajjah yang mabrur dan mabruroh. Doa kami menyertai di setiap langkah ibadah yang akan dijalani.
