Oleh: Abdul Majid
Anggota DPRD Lombok Barat & Pegiat Pariwisata
Pelabuhan Gili Mas di Kecamatan Lembar, Lombok Barat, telah menjadi wajah baru NTB di mata dunia. Sepanjang tahun 2023, tercatat 30 kapal pesiar bersandar di pelabuhan ini, melonjak drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 5 kapal. Tahun 2024 pun tak kalah menggembirakan: 22 kapal pesiar telah singgah hingga akhir tahun, membawa total 36.462 penumpang internasional. Angka ini menunjukkan bahwa Gili Mas bukan sekadar pelabuhan, tetapi gerbang wisata dunia yang menyentuh langsung tanah Lombok Barat.
Namun di balik gemerlap angka ini, muncul satu pertanyaan mendasar: apakah potensi besar ini sudah kita kelola secara maksimal sebagai daerah?
Sebagai anggota DPRD Lombok Barat sekaligus pegiat pariwisata, saya tidak bermaksud menyalahkan siapa pun. Artikel ini adalah refleksi bersama, antara eksekutif dan legislatif, bahwa kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengolah potensi menjadi prestasi, bukan sekadar lalu lintas data yang lewat begitu saja.
Pelabuhan Gili Mas berada di bawah pengelolaan Pelindo III. Di pelabuhan ini, bukan hanya kapal pesiar, tetapi juga aktivitas bongkar muat, kontainer, dan penumpang internasional yang berjalan hampir 24 jam tanpa henti. Artinya, kawasan ini adalah poros ekonomi maritim strategis yang sesungguhnya bisa menjadi trigger bagi pendapatan asli daerah (PAD), penguatan UMKM, dan tentu saja perluasan lapangan kerja.
Sayangnya, kita belum melihat upaya kolaborasi yang optimal antara Pemkab Lombok Barat dan pihak Pelindo. Potensi yang sudah “di depan mata” ini seolah hanya jadi tontonan, bukan bahan garapan serius untuk menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekitar.
Lalu, apa yang seharusnya kita lakukan secara bersama-sama?
Berikut beberapa langkah strategis yang saya pandang penting:
1. Membentuk Tim Khusus Sinergi Pelabuhan dan Pariwisata, agar lintas OPD bisa berkoordinasi dengan Pelindo untuk membangun pola kerja yang efektif.
2. Pembangunan Welcome Center dan Zona UMKM di Pelabuhan, sebagai ruang promosi produk dan budaya khas Lombok Barat bagi wisatawan kapal pesiar.
3. MoU resmi antara Pemkab dan Pelindo, guna mengatur pemanfaatan kawasan pelabuhan untuk ekonomi kreatif dan wisata maritim.
4. Menyiapkan desa-desa wisata penyangga di sekitar pelabuhan yang siap menampung wisatawan untuk kunjungan singkat yang berkualitas.
5. Kurasi dan fasilitasi UMKM agar bisa bersaing di pasar wisatawan internasional, dengan pelatihan dan penyediaan ruang jual standar global.
6. Membuat agenda budaya tetap saat kapal pesiar bersandar, menampilkan seni dan kekayaan tradisi Lobar.
7. Keterlibatan Pemkab dalam promosi internasional, bersama Pelindo dan kementerian, untuk menampilkan wajah Lombok Barat di panggung global.
Saya meyakini, bila ini dilakukan, bukan hanya pelabuhan yang sibuk, tapi masyarakat akan bergerak, UMKM akan tumbuh, dan PAD akan meningkat.
Gilimas bukan sekadar pelabuhan, tapi simbol peluang yang harus kita tangkap bersama. Maka, mari jadikan momen ini sebagai refleksi kolaboratif, bukan ajang saling menyalahkan. Pemerintah daerah, DPRD, Pelindo, dan masyarakat harus duduk bersama, membangun sinergi nyata, agar Lombok Barat tak hanya jadi lintasan wisatawan, tetapi rumah bagi investasi, pengalaman, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
