Abdul Majid: Anggota DPRD Lombok Barat dan Pembina Komunitas GO Wirausaha
SEBAR.CO.ID – Dalam pemerintahan Prabowo Subianto, muncul harapan besar untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, sektor ini menyumbang sekitar 60,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan mempekerjakan lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Langkah pemerintahan Prabowo dengan membentuk kementerian khusus yang menangani UMKM menunjukkan keseriusan dalam mendorong perkembangan sektor ini.
1. Pentingnya Kementerian Khusus UMKM
Pembentukan Kementerian Khusus UMKM di era Prabowo merupakan gebrakan penting dalam memperkuat sektor UMKM. Sebelumnya, sektor ini sering kali terabaikan dalam kebijakan makroekonomi dan dianggap tidak memerlukan perhatian terpisah. Dengan kementerian khusus, diharapkan fokus kebijakan akan lebih terarah dan terkoordinasi, baik dalam hal pemberdayaan, permodalan, maupun digitalisasi.
2. Dukungan Modal dan Akses Pembiayaan
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi UMKM adalah akses pembiayaan. Meskipun ada berbagai program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun masih banyak UMKM yang kesulitan memperoleh dana karena persyaratan yang ketat. Harapan di era Prabowo adalah penguatan kebijakan pembiayaan, dengan memperluas skema kredit yang lebih mudah diakses, tanpa menambah beban administrasi yang berlebihan. Pemerintah juga diharapkan memfasilitasi kemitraan antara UMKM dan lembaga keuangan, serta memperkuat pembiayaan non-bank seperti crowdfunding.
3. Digitalisasi UMKM
Di era digital saat ini, UMKM harus beradaptasi dengan teknologi untuk tetap kompetitif. Data dari Kemenkop UKM menunjukkan bahwa hanya sekitar 21% UMKM yang sudah memanfaatkan platform digital. Kementerian Khusus UMKM diharapkan memberikan perhatian lebih pada transformasi digital bagi pelaku usaha kecil, termasuk pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menggunakan teknologi. Dukungan ini akan membantu UMKM merambah pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional.
4. Penguatan Ekosistem Bisnis
Harapan lain untuk UMKM di bawah pemerintahan Prabowo adalah terciptanya ekosistem bisnis yang lebih kondusif. Ini meliputi pengurangan regulasi yang menghambat, penguatan akses pasar, dan peningkatan infrastruktur penunjang. Pemerintah perlu mendorong pembangunan klaster UMKM di berbagai daerah agar terintegrasi dengan pasar nasional maupun global. Selain itu, pembinaan dan pengembangan keterampilan bagi UMKM akan menjadi elemen penting untuk meningkatkan kualitas produk mereka.
5. Pengembangan UMKM Berbasis Komoditas Lokal
Indonesia memiliki beragam komoditas lokal yang berpotensi menjadi produk unggulan, seperti kopi, rempah-rempah, hingga kerajinan tangan. Di era Prabowo, pengembangan UMKM berbasis komoditas lokal harus menjadi prioritas, terutama dalam mengoptimalkan potensi ekspor. Kementerian Khusus UMKM diharapkan mampu memfasilitasi dan mendampingi pelaku UMKM dalam memperkuat nilai tambah produk lokal agar dapat bersaing di pasar global.
6. Sinergi dengan Program Pemerintah Lainnya
Penting bagi Kementerian Khusus UMKM untuk bersinergi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, guna menciptakan kebijakan yang komprehensif dan saling mendukung. Misalnya, dalam hal promosi produk UMKM ke pasar internasional, perlu adanya kolaborasi dengan lembaga terkait untuk memperkuat jaringan distribusi dan promosi.
7. Peningkatan Daya Saing UMKM
Ke depan, tantangan UMKM bukan hanya berasal dari persaingan domestik, tetapi juga dari pasar global. Pemerintah diharapkan memprioritaskan program-program peningkatan daya saing UMKM, mulai dari pelatihan hingga dukungan inovasi. Ini juga termasuk dalam sertifikasi produk, agar UMKM mampu memenuhi standar internasional dan dapat dengan mudah menembus pasar ekspor.
Penutup
Dengan pembentukan Kementerian Khusus UMKM di era Prabowo, ada harapan bahwa sektor UMKM dapat lebih terfasilitasi, berkembang, dan mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Akses pembiayaan yang lebih baik, digitalisasi yang luas, ekosistem bisnis yang kondusif, dan peningkatan daya saing merupakan pilar utama yang diharapkan menjadi fokus utama kementerian tersebut. Jika dijalankan dengan baik, sektor UMKM akan semakin kuat dan mampu menghadapi tantangan global dengan lebih baik, menjadikan Indonesia lebih mandiri secara ekonomi.
