Oleh: Abdul Majid Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat
SEBAR.CO.ID – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Laporan ini tidak sekadar menjelaskan apa yang telah dilakukan pemerintah daerah selama satu tahun, tetapi juga menjadi dasar untuk mengevaluasi arah dan dampak pembangunan ke depan.
Di Kabupaten Lombok Barat, LKPJ menjadi instrumen yang strategis dalam menilai sejauh mana pelaksanaan program-program pembangunan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Menakar Antara Rencana dan Pelaksanaan
Setiap program dan kebijakan yang direncanakan dalam dokumen RPJMD dan RKPD harus bisa diukur capaian dan dampaknya. LKPJ memberikan ruang untuk melihat apakah pelaksanaan kebijakan telah berjalan efektif dan sesuai harapan. Jika ada deviasi antara target dan realisasi, tentu menjadi refleksi penting untuk penyempurnaan di masa berikutnya.
Efisiensi dan Dampak Penggunaan Anggaran
LKPJ juga menjadi ruang evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan anggaran daerah. Tingginya angka serapan belum tentu menggambarkan keberhasilan, karena yang utama adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
Sebaliknya, jika masih terdapat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang tinggi, hal itu bisa menjadi indikator belum optimalnya pelaksanaan program atau kendala dalam perencanaan yang perlu dibenahi.
Pentingnya Pemerataan dan Keadilan Pembangunan
Salah satu prinsip penting dalam pembangunan daerah adalah pemerataan. LKPJ menjadi alat ukur apakah seluruh wilayah di Lombok Barat telah merasakan manfaat pembangunan secara proporsional. Pemerataan bukan hanya dalam bentuk fisik infrastruktur, tetapi juga dalam pelayanan dasar, peningkatan ekonomi, dan akses terhadap fasilitas publik.
Menguatkan Sektor-Sektor Prioritas
Kabupaten Lombok Barat memiliki potensi besar di berbagai sektor strategis seperti pariwisata, pertanian, kelautan, UMKM, hingga pelayanan publik. Evaluasi melalui LKPJ akan membantu melihat apakah kebijakan dan program yang dilaksanakan benar-benar mendorong kemajuan sektor-sektor tersebut secara berkelanjutan.
Apakah ada peningkatan kualitas layanan publik? Apakah sektor produktif masyarakat mendapatkan dukungan nyata? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini perlu dijawab melalui LKPJ, agar perencanaan tahun berikutnya lebih terarah.
LKPJ untuk Transparansi dan Perbaikan Bersama
Lebih dari sekadar laporan teknis, LKPJ adalah wujud transparansi kepada masyarakat. Laporan ini harus disampaikan secara jujur, terbuka, dan berbasis data, agar bisa menjadi dasar bersama dalam merumuskan solusi dan arah kebijakan yang lebih baik.
Keterlibatan publik dan semua pemangku kepentingan dalam mencermati LKPJ menjadi hal yang penting. Melalui proses ini, kebijakan yang diambil bisa lebih responsif terhadap kebutuhan riil di masyarakat.
Penutup: Membangun Daerah Lewat Refleksi dan Kolaborasi
LKPJ bukan hanya sebagai laporan pertanggungjawaban tahunan, tetapi juga sebagai ruang refleksi kolektif. Harapannya, evaluasi yang dilakukan tidak berhenti pada angka dan dokumen, tetapi menjelma menjadi perbaikan nyata yang menyentuh semua lapisan masyarakat.
Dengan komitmen bersama, LKPJ bisa menjadi pondasi kuat untuk melangkah menuju pembangunan yang lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Barat.
