Abdul Majid, Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat
SEBAR.CO.ID – Fenomena pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol) telah merambah hingga pelosok Lombok Barat. Bukan hanya di perkotaan, tetapi hingga ke daerah pedesaan, masyarakat kini semakin akrab dengan tawaran pinjol dan akses judi online yang mudah ditemukan di internet. Sayangnya, banyak yang terjebak dalam jerat ini tanpa pemahaman yang memadai mengenai risiko dan legalitasnya.
Kehadiran pinjol dan judol tentu membawa risiko besar bagi masyarakat, mulai dari ketidakstabilan ekonomi, degradasi moral, hingga gangguan keamanan dan ketertiban. Masyarakat Lombok Barat memerlukan perhatian serius, serta pemahaman yang jelas tentang bagaimana upaya hukum dan aturan yang berlaku untuk melindungi diri dari bahaya ini.
1. Pinjaman Online: Ancaman Ekonomi Masyarakat
Pinjaman online memang menawarkan kemudahan dengan proses yang cepat dan tanpa agunan. Namun, tidak semua pinjol beroperasi secara legal. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pinjaman online harus terdaftar dan berizin. Pinjol yang tidak terdaftar, biasanya disebut sebagai pinjol ilegal, seringkali mengenakan bunga tinggi dan menyalahi peraturan perlindungan konsumen.
Banyak masyarakat di Lombok Barat yang terjebak dalam pinjol ilegal karena keterbatasan informasi. Akibatnya, mereka terjerat dalam utang yang sulit dibayar, dan beberapa bahkan mengalami intimidasi dari pihak pinjol ilegal ketika gagal membayar. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pinjol ilegal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, sebab mereka memanfaatkan konsumen dengan memberikan pinjaman berlebihan, bunga tinggi, dan metode penagihan yang tidak beretika.
2. Judi Online: Ancaman Degradasi Moral dan Sosial
Judi online telah menjadi masalah serius di Lombok Barat, terutama karena masyarakat semakin mudah mengaksesnya melalui internet. Padahal, perjudian dalam bentuk apapun dilarang di Indonesia. Berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), aktivitas perjudian, termasuk judol, adalah ilegal dan dapat dikenakan sanksi pidana.
Di Lombok Barat, dampak dari judi online terlihat jelas. Banyak masyarakat yang mengalami kerugian finansial, menumpuk utang, dan mengalami konflik keluarga akibat kecanduan judi online. Pemerintah telah berupaya memblokir situs-situs judi, namun keberadaan VPN (Virtual Private Network) dan aplikasi lain membuat akses terhadap judol masih bisa dilakukan.
3. Upaya Pemerintah dan Peran Masyarakat dalam Menangani Pinjol dan Judol
OJK dan pihak berwenang lainnya memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi masyarakat dari pinjol ilegal dan menindaklanjuti laporan terhadap pelaku judi online. Pemerintah pusat bersama OJK telah menutup ratusan aplikasi pinjol ilegal yang beroperasi di Indonesia. Namun, masyarakat harus turut aktif mengedukasi diri dan melaporkan bila ada pinjol ilegal atau platform judol yang beroperasi.
Di tingkat daerah, kami sebagai anggota DPRD Lombok Barat terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendorong edukasi mengenai bahaya pinjol dan judol, serta mendorong pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, melalui sosialisasi, kami ingin meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan agar tidak mudah tergiur oleh pinjaman online yang merugikan.
4. Perlindungan Hukum untuk Masyarakat
Secara hukum, masyarakat yang terjebak dalam pinjol ilegal memiliki hak untuk melaporkan tindakan intimidasi atau ancaman yang diterima kepada kepolisian atau OJK. OJK menyediakan layanan pengaduan melalui portal resmi dan aplikasi OJK. Jika terbukti pinjol tersebut tidak berizin, OJK bersama kepolisian berwenang menindak pelaku.
Pemerintah juga dapat memberikan perlindungan tambahan kepada masyarakat, khususnya di pedesaan, dengan menyediakan edukasi keuangan dan mempermudah akses permodalan melalui lembaga keuangan resmi. Ini bisa mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjol ilegal yang merugikan.
5. Peran Kami di DPRD Lombok Barat
Sebagai anggota DPRD, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan regulasi di daerah ditegakkan dan menyuarakan perlunya edukasi terhadap bahaya pinjol dan judol. Kami mendorong agar program-program literasi keuangan diperbanyak, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengelola keuangan.
Lebih jauh lagi, kami mendesak kerjasama lintas instansi untuk memerangi pinjol ilegal dan judi online di daerah. Kepada pihak keluarga dan masyarakat luas, kami juga meminta untuk lebih waspada dan bijak dalam menghadapi tawaran pinjol atau aplikasi judi online yang marak.
Maraknya pinjol dan judol di Lombok Barat adalah masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga terkait. Kami berkomitmen untuk mendukung setiap upaya pemberantasan pinjol ilegal dan judi online demi menjaga kesejahteraan dan ketentraman masyarakat Lombok Barat. Mari bersama-sama menolak jebakan pinjol dan judol yang merusak, serta membangun Lombok Barat yang aman, sejahtera, dan bermartabat.
