Oleh: Abdul Majid Anggota DPRD Lombok Barat
SEBAR.CO.ID – Pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RANWAL RPJMD) Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan hari ini bukanlah agenda seremonial biasa. Ia merupakan titik awal dari penentuan arah kebijakan strategis pembangunan lima tahun ke depan. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, RPJMD bukan hanya menampung visi-misi kepala daerah, tetapi juga menjadi acuan arah kebijakan lintas sektor.
Penjabaran Visi-Misi Kepala Daerah: Harus Terukur dan Tidak Normatif
Salah satu sorotan utama dalam pembahasan RANWAL RPJMD adalah sejauh mana visi dan misi kepala daerah mampu diterjemahkan menjadi tujuan, sasaran, dan strategi yang konkret. Banyak visi besar dan ideal yang terucap dalam kampanye, namun ketika dituangkan ke dalam dokumen RPJMD, justru kehilangan arah dan kejelasan ukurannya.
Setiap misi dalam dokumen ini harus disertai indikator kinerja utama (IKU) yang spesifik, terukur, dan berbasis data. Program-program unggulan yang disebutkan harus memiliki target kuantitatif yang jelas, sehingga mudah dievaluasi dalam perjalanan tahunan maupun akhir periode.
Pemetaan Isu Strategis Daerah: Jangan Setengah Hati
Lombok Barat memiliki tantangan dan peluang yang khas, dari sisi geografi, demografi, hingga potensi sumber daya. Sayangnya, beberapa isu strategis dalam dokumen awal ini masih terlihat terlalu generik. Pemetaan tantangan belum sepenuhnya menggambarkan realitas yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah pesisir, perbukitan, hingga daerah urban yang berkembang cepat.
Isu seperti perlambatan investasi sektor pariwisata, rendahnya aksesibilitas infrastruktur di wilayah terpencil, hingga rendahnya produktivitas pertanian dan kelautan, belum ditajamkan dalam bentuk strategi sektoral yang konkret. Ketimpangan antarwilayah juga belum mendapatkan treatment yang proporsional.
RPJMD Sebagai Instrumen Evaluasi: Jangan Menjadi Dokumen Formalitas
RPJMD bukan hanya menjadi peta jalan pemerintahan, melainkan juga instrumen evaluasi kinerja kepala daerah. Oleh karena itu, akurasi indikator dan konsistensi antar-tujuan harus dijaga. Dokumen ini akan menjadi dasar dalam menyusun RKPD tahunan, KUA-PPAS, hingga RAPBD.
Kelemahan dalam fase RANWAL akan berdampak berantai pada kualitas program tahunan. Oleh karena itu, kehati-hatian dan ketelitian dalam menyusun kerangka strategi serta pengukuran keberhasilan sangat dibutuhkan.
Perspektif Wilayah: Pembangunan Harus Merata dan Berkeadilan
Salah satu pendekatan penting dalam perencanaan pembangunan adalah perspektif kewilayahan. RANWAL RPJMD perlu memastikan bahwa program dan kegiatan diarahkan secara adil ke seluruh kecamatan. Wilayah selatan seperti Sekotong dan Lembar memiliki tantangan geografis dan sosial yang khas, yang membutuhkan pendekatan kebijakan berbeda dibandingkan wilayah Gerung dan Labuapi, misalnya.
Perencanaan pembangunan perlu memastikan pemerataan dalam hal akses infrastruktur dasar, pelayanan publik, hingga penguatan potensi ekonomi lokal di seluruh kawasan.
Keterpaduan dengan Dokumen Lain: Harus Sinkron dan Komplementer
RPJMD tidak boleh berdiri sendiri. Ia harus selaras dengan RPJPD (jangka panjang), RTRW, RPJMN, serta arah kebijakan provinsi. Sinkronisasi lintas dokumen akan memudahkan eksekusi program dan memaksimalkan peluang dukungan dana dari pemerintah pusat dan pihak luar.
Beberapa kawasan strategis seperti wilayah lingkar selatan, kawasan wisata pesisir barat, serta jalur ekonomi penyangga Mandalika dan Gili Matra, seharusnya muncul sebagai prioritas pembangunan lintas sektor dalam RPJMD ini.
Kesimpulan: RPJMD Adalah Cermin Janji Publik dan Ujian Rasionalitas Perencanaan
RANWAL RPJMD adalah fase yang krusial dan menentukan. Di sinilah masyarakat menaruh harapan besar atas hadirnya arah pembangunan yang mampu mengubah wajah daerah secara adil dan berkelanjutan. Dokumen ini bukan hanya sekumpulan narasi pembangunan, melainkan peta perjalanan daerah yang akan menggerakkan seluruh mesin pemerintahan selama lima tahun.
Oleh karena itu, kehati-hatian, ketajaman analisa, dan keberanian merumuskan prioritas yang relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat menjadi fondasi utama. RPJMD tidak boleh menjadi daftar mimpi, tetapi harus menjadi dokumen rasional yang membumi dan bisa diukur kinerjanya secara bertahap.
