Abdul Majid, Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat
SEBAR.CO.ID – Pendahuluan Pariwisata bukan sekadar kunjungan ke tempat-tempat indah. Ia adalah interaksi, pengalaman, dan kesan yang dibawa pulang oleh setiap wisatawan. Untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan sektor ini, konsep Saptapersona hadir sebagai ruh dari wajah pariwisata Indonesia. Saptapersona terdiri dari tujuh elemen karakter yang wajib diinternalisasi oleh seluruh pelaku wisata, masyarakat, dan pemerintah daerah, yaitu: Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, dan Kenangan.
Makna dan Implementasi Saptapersona
1. Aman: Destinasi wisata harus memberikan rasa aman dari kejahatan, bencana, dan hal-hal yang merugikan pengunjung.
2. Tertib: Semua pihak harus menaati aturan yang berlaku, termasuk lalu lintas, zonasi, dan manajemen wisata.
3. Bersih: Kebersihan lingkungan dan fasilitas umum harus dijaga oleh semua pihak.
4. Sejuk: Tidak hanya secara harfiah, tapi juga kenyamanan sosial dan emosional yang dirasakan oleh wisatawan.
5. Indah: Penataan ruang, arsitektur, dan lanskap harus menonjolkan keindahan.
6. Ramah: Pelayanan prima dari masyarakat dan stakeholder wisata.
7. Kenangan: Wisatawan membawa pulang kesan positif yang membekas.
Jika konsep ini diterapkan dengan serius, maka pariwisata akan menjadi wajah terbaik dari sebuah daerah. Nilai-nilai dalam Saptapersona mendorong setiap individu di lingkungan wisata untuk turut bertanggung jawab atas citra dan kenyamanan destinasi.
Di sisi lain, belum meratanya pemahaman tentang Saptapersona menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua pelaku wisata memahami atau menerapkan konsep ini dalam aktivitas mereka. Selain itu, pengawasan terhadap praktik di lapangan masih lemah, sehingga kerap kali terjadi pelanggaran, baik dari aspek kebersihan, keamanan, maupun pelayanan.
Namun begitu, potensi untuk membangun destinasi unggulan berbasis karakter lokal sangat besar. Dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat dan dukungan teknologi, banyak peluang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan kawasan wisata yang menyenangkan, aman, dan berkesan. Penataan destinasi yang ramah lingkungan, keramahan masyarakat lokal, serta promosi yang mengangkat nilai budaya dan alam adalah kekuatan besar yang dimiliki pariwisata kita.
Meski demikian, citra wisata bisa rusak oleh tindakan-tindakan negatif seperti penjambretan, pungutan liar, atau konflik internal. Situasi semacam ini dapat menjadi ancaman serius jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Apalagi bila regulasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah belum sinkron.
Regulasi dan Landasan Hukum Penerapan prinsip Sapta Pesona telah memiliki landasan hukum yang kuat, baik di tingkat nasional maupun daerah. Berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah mengamanatkan pentingnya keamanan, kenyamanan, kebersihan, serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Pemerintah melalui kementerian terkait juga telah mengeluarkan pedoman dan kebijakan untuk memastikan nilai-nilai Sapta Pesona terintegrasi dalam setiap pembangunan dan pengelolaan destinasi wisata.
Beberapa daerah bahkan telah menetapkan regulasi khusus dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk memperkuat komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip Sapta Pesona di wilayah masing-masing.
Sapta Pesona bukan hanya jargon, tetapi ruh yang harus menjiwai semua aspek pengembangan pariwisata. Pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha, dan masyarakat harus menjadikan ini sebagai nilai dasar.
Untuk itu, perlu adanya penguatan regulasi lokal yang menjadikan prinsip-prinsip Saptapersona sebagai tolok ukur pembangunan wisata. Sosialisasi kepada pelaku dan komunitas wisata harus terus dilakukan, disertai penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merusak citra destinasi. Evaluasi berkala dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan juga menjadi langkah strategis ke depan.
Dengan demikian, pariwisata kita bukan hanya menjual keindahan, tapi juga pengalaman bermakna yang membekas di hati setiap pengunjung.
