Oleh: Abdul Majid, Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat
SEBAR.CO.ID – Kabupaten Lombok Barat kini memasuki era kepemimpinan baru di bawah Bupati H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ). Momentum ini menjadi titik balik bagi pemerintahan daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih inovatif, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Di tengah berbagai tantangan seperti deflasi nasional, meningkatnya angka PHK, serta kondisi ekonomi global yang tidak menentu, Pemkab Lombok Barat harus memiliki strategi yang jelas dalam menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi yang kompleks.
Tantangan yang Dihadapi Lombok Barat
1. Dampak Deflasi dan PHK terhadap Ekonomi Lokal
Gelombang PHK yang terjadi secara nasional dapat berdampak langsung pada ekonomi lokal. Sektor pariwisata, perdagangan, dan industri kreatif yang menjadi tulang punggung ekonomi Lombok Barat perlu mendapatkan perlindungan dan stimulus agar tetap bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi.
2. Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah
Kecamatan-kecamatan di Lombok Barat masih mengalami ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur, terutama di daerah pesisir dan perdesaan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk meratakan pembangunan demi keseimbangan ekonomi dan sosial.
3. Dinamika Investasi dan Regulasi
Dalam beberapa tahun terakhir, minat investor terhadap Lombok Barat cukup besar, terutama di sektor pariwisata dan industri pendukungnya. Namun, masih terdapat kendala birokrasi yang menghambat realisasi investasi. Regulasi yang lebih fleksibel dan kemudahan perizinan menjadi kebutuhan mendesak agar iklim investasi semakin kondusif.
Peluang dan Strategi Kebijakan
1. Optimalisasi Sektor Pariwisata sebagai Penggerak Ekonomi
Mengembangkan konsep pariwisata berbasis komunitas dan ekowisata agar masyarakat lokal lebih diberdayakan.
Memperkuat branding wisata Sekotong dan Mekaki agar lebih dikenal sebagai destinasi unggulan.
Meningkatkan kolaborasi dengan investor dan pelaku usaha lokal untuk mempercepat pengembangan infrastruktur pariwisata.
2. Revitalisasi UMKM dan Ekonomi Kreatif
Mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran dan distribusi produk.
Memberikan insentif bagi usaha lokal yang mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan.
Mengembangkan pusat inovasi dan inkubasi bisnis untuk mencetak wirausahawan baru yang kompetitif.
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
Menyederhanakan proses perizinan usaha dan investasi melalui sistem digitalisasi.
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Mengoptimalkan peran aparatur desa dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah.
4. Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan akses transportasi di wilayah-wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi.
Memanfaatkan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan fasilitas publik.
Mendorong investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema kemitraan pemerintah dan swasta (Public-Private Partnership).
Kesimpulan dan Rekomendasi
Lombok Barat memiliki potensi besar untuk tumbuh sebagai pusat ekonomi baru di NTB jika kebijakan yang diambil mampu mengatasi tantangan yang ada. Dengan kepemimpinan baru, harapan masyarakat adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan pro-rakyat.
Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah perlu mengedepankan pendekatan yang berbasis data, transparansi, serta kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, Lombok Barat dapat memasuki era baru yang lebih progresif, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.
Semoga Lombok Barat semakin maju di bawah kepemimpinan yang baru!
